Atheis, APAKAH DIBIARKAN SAJA ???

Sebenarnya ajaran Atheis sebagai satu faham (aliran) filosofi sudah lama ada. Bahkan sejak zaman Yunani dulu. Paham ini tidaklah sebuah keanehan bila kita lihat dari sisi pendekatan keilmuan.Dari sisi sejarah agama agama (keyakinan) berdasarkan ajaran samawy sejak lama berlaku suatu kewajiban menolak ajaran atheis (tidak bertuhan) ini. Dakwah atau ajakan untuk meninggalkan atau menghapus paham atheis ini telah menjadi sasaran risalah para Rasul utusan Allah.

Penghapusan paham ini sudah dilakukan sejak Adam. Mulai gencar oleh Nuh terhadap anak kandungnya yang tidak mengakui adanaya Allah. Hingga ke Nabi Muhammad SAW dalam tata cara menghadapi Abu Lahab, Abu Jahil, bahkan Abu Thalib sendiri. Mengatasinya diajarkan dengan kiat kiat yang berbeda. Inilah yang menjadi warisan dakwah intensif. Dan mesti dijalankan dalam gerakan “dakwah Ilaa Allah”.

 

Dalam kasus Alexander justru terjadi di Indonesia yang adalah Negara Bertuhan. Filosofi dasar Negara adalah Pancasila. Maka, orang tidak mengakui adanya Tuhan sama dengan tidak beragama, tidak dibenarkan ada di Indonesia.
Ini betul betul menjadi suatu cerita mengejutkan. Lebih mengejutkan, justeru yang meyakininya adalah seorang aparatur negara (PNS) bukan CPNS pula.Pertanyaannya bagaimana cara pengawasan dan pembinaan keyakinan PNS selama ini. Padahal keyakinan beragama termasuk bagian tak dapat dilepas dari pembinaan aparatur.Lebih mengejutkan jika ini ada dalam etnis Minangkabau.Ini dapat menjadi indikator dari ketidak kemampuan pengendalian dan pembinaan anak kemenakan oleh ninik mamaknya. Dapat pula dijadikan indikator bahwa sudah tidak ada bekas pengajaran yang MALAKAH (melekat berbekas pada amalan) dari alim ulama suluah bendang dalam nagari.

Bila ini telah diakui oleh pelakunya sendiri (Alexander) sepanjang pemberitaan media bahwa keyakinan tidak bertuhan itu sudah diyakini yang bersangkutan sejak SD (sekolah paling dasar/rendah). Maka sebenarnya ada yang salah dalam sistim pendidikan dan pengajaran agama kita. Mesti ada kesalahan dan kesilapan yang wajib diperbaiki.

Buya menganggap peristiwa ini mesti dijadikan langkah “mengatai diri”. Maknanya lebih jauh adalah melakukan koreksi dimana yang salah dan segera mengambil tindakan tindakan perbaikan. Hal tersebut dilakukan segera, agar “penyakit tidak bertuhan” ini tidak meruyak lebih parah. Atau mungkin juga hal ini terjadi karena yang bersangkutan (Alex) sedang mengidap “penyakit jiwa”.

 

Ada hal yang paling menyedihkan bahwa kita lebih takut kepada pelanggaran HAM daripada pelanggaran AGAMA (tidak bertuhan).

Sebenarnya yang semestinya merasa dihina itu semua agama. Tidak hanya umat Islam. Sebab semua agama apa saja didunia ini mengenal adanya Tuhan. Dan semua agama agama itu mengajak penganutnya kepada bertuhan. Terserah bagaimana langkah dan cara yang dipakai agama agama itu dalam menyatakan pengabdian kepada Tuhan dan bagaimana pula penyebutan terhadap tuhannya masing masing.

Bagi agama Islam jelas QUL HUWA ALLHU AHAD. Artinya Tuhan Yang Maha Esa (Allah yang tidak bersyarikat). Jangankan meniadakan tuhan, menyatakan Tuhan itu bersyarikat dengan makhluk saja jelas jelas tidak diterima dalam ajaran Islam. Kalau melihat kepada zaman Rasulullah SAW maka orang yang seperti sudah halal darahnya. Namun dalam zaman kita sekarang apalagi di negara yang menghormati hukum (negara hukum) ini tentu hukum harus kita kedepankan.

Bagi masyarakat Minangkabau yang menerima dan mengakui bahwa ada Adat bersendi syarak (syariat Islam) dan syarak yang bersendi kepada Kitabullah (Alquran dan Sunnah Rasul), maka dalam hukum adatnya sudah ada ketegasa. Seperti, peribadi yang tidak mengakui adanya Tuhan akan dibuang sepanjang adat. Walau banyak juga orang Minang yang tidak setuju dengan kaedah adat Minangkabau ini. Bahkan HAM (gerakan Hak asasi manusia) akan menentang hukum adat seperti itu. Umpamanya jika ada orang Minang yang berpindah agama dari Islam, maka dia akan “dibuang” sepanjang adatnya itu bertentangan dari hak seseorang menentukan pilihan agama dan keyakinannya.

Pejuang dan penegak HAM makan menolak dengan tegas manakala ada hukum adat yang tidak menerima orang Minang pindah agama dari Islam. Apalagi kalau hukum adat itu pula menjatuhkan sanksi kepada yang bersangkutan “dibuang sepanjang adatnya”. Ada anggapan bahwa ketegasan adat Minangkabau seperti itu bertentangan dengan HAM.

Disinilah kita melihat sebuah “split” dalam melaksanakan adat itu. Karena itu “tidak heran” bila ada upaya upaya terencana dan penolakan berbuihbuih untuk menghapus adat istiadat Minangkabau itu. Perbincangan kearah ini banyak disebut sebut dibanyak web dan thread di Rantaunet umpamanya dan situs situs lainnya. Nah salah satu yang menolaknya tentulah kelompok “atheis” ini yang lazimnya berpendapat adat bersendi syariat itu tidak benar. Lebih jauh syarak (syariat) yang berdasar kepada Kitabullah itu adalah dasar yang tidak berdasar.
Maka dari sisi ini, sesungguhnya peristiwa Alexander, semestinya tidak dilihat dari Alexander “ansich”. Mestinya peristiwa ini mesti disikapi sebagai adanya satu kerangka dasar terinci dan terselubung yang sedang dipersiapkan terencana. Manakala ini dibiarkan akan berdampak lebih luas bagi kehidupan berbangsa dan bernegara, khususnya Indonesia dengan filosofi Pancasila.

Mungkin pada awalnya Alezander membuatnya sebagai guyon .. Tetapi oleh para “jempolers” akan berkembang menjadi sebuah gerakan “anti agama” dan “anti tuhan” juga “anti ABSSBK” yang lambat laun akan berkembang menjadi kekuatan kekuatan perlawanan yang lebih berbahaya dari “gerakan sempalan” yang masih dapat diatasi oleh lembaga PAKEM.

Memang tidak ada satu agama pun secara ekplisit yang dihinanya. Tetapi lambat laun dapat menjadikan bangsa ini tidak perlu bertuhan lagi …

Na’udzubillah.

Akankah itu dibiarkan di negara yang ber “Pancasila” ini ???

Wallahua’lamu bis shawaab.

Leave a Reply