ALAM (POLITIK) MINANGKABAU

Ada beberapa poin penting yang ingin hamba sampaikan.

1. Basis Politik Orang Minangkabau berada di sebuah Lembaga Pendidikan bernama Surau. Orang Minangkabau pertama kali masuk surau saat berumur 5/7 Tahun dan akan terus berproses didalamnya hingga Akhil Baligh (17/20 tahun). Surau adalah sekolah resmi orang Minangkabau. Di Surau orang Minang belajar Adat, Adab, Agama, Beladiri dan tentu saja, belajar Politik.

2. Di Minangkabau, Politik diistilahkan sebagai “Bacaro” (Ada Cara nya). Semua urusan di Minangkabau itu “Bacaro”. Belajar Silat adalah belajar Cara Bersilaturahmi (dan membela diri), belajar Adab adalah belajar Cara bersikap. Orang Minang barus Bacaro jika ingin sesuatu dari Mamaknya (Kepala Waris Kaum/Suku), harus Bacaro saat duduk di Lapau (Kedai/Warung), harus Bacaro dalam urusan Adat, bahkan harus Bacaro jika ingin naik kerumah Istri.

3. Seluruh Sendi Adat di Minangkabau itu dibangun dari Konstruksi Politik. Sebut saja terminologi “Adaik Nan Ampek”, “Kato Nan Ampek”, “Sumbang Tigo Baleh Pakaro”, “Tigo Tungku Sajarangan”, “Tigo Tali Sapilin”, dll. Berikut juga hampir sebagian mamangan adat di Minangkabau punya Bias Pokitik, sebut saja misalnya, “Alam Takambang Jadikan Guru”, “Dimano Langit Dipijak Disinan Langik Dijunjuang”, “Sasampik Sampik Balai Anak Rajo Lalu Juo”, dll. Sehingga hampir dalam setiap segi kehidupan, orang Minangkabau harus berpolitik.

4. “Alam” Minangkabau sendiri sejatinya merupakan “Wilayah Politik” yang mempunyai “Sistem Kepribumian” yang paling lengkap di Nusantara. Alam Minangkabau terdiri dari Dua Wilayah yaitu Luhak dan Rantau, Luhak sendiri terbagi Tiga (Tanah Datar, Agam dan 50 Koto). Rantau dibagi dua “Rantau Dakek” dan “Rantau Jauah”. Didalam Luhak dan Rantau Dakek berisi Nagari- Nagari. Setiap Nagari terdiri dari 4 Koto, setiap Koto terdiri dari 4 Kampung, setiap Kampung terdiri dari 4 Suku, Setiap Suku punya 4 Perangkat yang diistilahkan “Nan Ampek Jinih” dan 3 poros politik yang disebut “Tigo Tali Sapilin”, dan lain sebagainya. Semua nya adalah produk politik yang digunakan sebagai acuan orang Minangkabau hidup di Alam Minangkabau.

5. “Pribumi” dalam adat Minangkabau adalah Kaum yang pertama kali datang ke sebuah tanah ulayat, sedangkan kaum atau person yang datang dikemudian hari disebut sebagai Pendatang. Semua pendatang wajib patuh dan tunduk atas hukum yang ditetapkan oleh Kaum Pribumi. Pendatang tidak punya Hak Milik atas Tanah Ulayat dalam Adat Minangkabau, hanya punya hak Sewa Pakai yang sistemnya sudah diatur rinci dalam Adat Minangkabau. Tak ada satu jengkal tanah pun di Minangkabau yang tidak mempunyai pemilik di Minangkabau, berikut seluruh pulau, perairan, hutan, hingga puncak-puncak gunung di Minangkabau mempunyai pemilik (kaum Pribumi).

*

Faktor-faktor (sebagian dari banyak faktor) diatas pada gilirannya akan memunculkan konsekwensi sejarah, diantaranya:

1. Soko Guru Nasionalisme Indonesia itu berada di Minangkabau. Lebih dari 60% tokoh pergerakan jaman 1905-1950 berasal dari Minangkabau. Guru Politik Soekarno sendiri adalah Tan Malaka, Guru Agama terdekat Soekarno adalah Buya Hamka dan Buya Agus Salim, tandem utama Soekarno adalah Moh Hatta, dan Lawan Politik utama Soekarno adalah Sutan Sjahrir, bahkan Ibu Negara (istri) Soekarno adalah Fatmawati yang asli Minangkabau.

2. Soko Guru Demokrasi di Indonesia adalah Minangkabau. Minangkabau punya Tiga Sistem Politik, Demokrasi Murni (Bodi Chaniago) – Demokrasi Terpimpin (Koto Piliang) dan Aristokrasi (Malayu Sikalek Hutan) yang berjalan beriringan di Minangkabau, Triumviat Sistem Politik yang berjalan beriringan di Minangkabau ini adalah satu-satunya di Dunia.

Demokrasi Adat Minangkabau, oleh para Tokoh Politik Pra Kemerdekaan ditransformasikan kedalam sendi-sendiri Negara Indonesia pada proses proses awal perumusan kemerdekaannya. Jika tuan perhatikan materi materi substansial dalam UUD 45, maka tuan akan banyak melihat prinsip-prinsip politik bermasyarakat Minangkabau yang teradopsi kedalamnya, hal ini tidaklah terlepas dari sumbangsih tokoh tokoh politik asal Minangkabau pada jaman itu.

————————————————

Hal-hal diatas adalah sedikit dari banyak hal yang membuat orang Minangkabau tidak pernah bisa ditinggalkan dalam konstelasi Politik di negeri ini, sejak jaman Ber-Raja-raja hingga kini ketika sudah bernama Indonesia.
Tak sedikit usaha penguasa untuk menaklukkan “kecerdasan” berpikir Orang Minangkabau, tapi selama Adat Minangkabau masih kokoh berdiri diatas Tiga Pilar Pendidikannya (Surau-Lapau-Dangau), orang Minangkabau akan terus mendominasi perpolitikan Nasional, mau tidak mau – suka tidak suka. Bukan karena Orang Minangkabau itu punya kekuatan super duper, melainkan kebutuhan Indonesia menjaga keberlangsungan dirinya.

Berbeda dengan Peradaban lainnya di Nusantara dimana Berpolitik adalah sebuah Pilihan atau sebuah Keterpaksaan keadaan (dalam sistem Feodal Jawa), bagi orang Minangkabau Politik adalah sebuah Kebutuhan Dasar Hidup.

Leave a Reply