Pandangan Mengenai UU No.6/2014 tentang Desa dan Kaitannya dengan Nagari

Berikut kami sampaikan bulir-bulir pemikiran kami tentang Pandangan Mengenai UU no.6/2014 tentang Desa dan kaitannya dengan Nagari di Sumatera Barat:

  1. Bahwa dalam UU no.6 tahun 2014 tentang desa terdapat 2 (dua) jenis desa, yaitu Desa dan Desa Adat, sesuai pasal 6.
  2. Desa dan Desa Adat mempunyai karakteristik yang berbeda satu sama lainnya, sesuai penjelasan umum di angka 4
  3. Dalam menentukan penyelenggaraan pemerintahan terdepan ditetapkan Desa Adat, maka Pemerintah Provinsi (Sumatera Barat) atau Kota/Kabupaten diminta memilih antara desa atau desa adat, sesuai penjelasan pasal 6.
  4. Kalau pilihan penyelenggaran pemerintahan terdepan ditetapkan Desa Adat, maka Pemerintah Provinsi di haruskan membuat Peraturan Daerah (Perda), sesuai pasal 109.
  5. Nagari merupakan kesatuan masyarakat hukum adat, bersifat geneologis matrilinial dan historis dengan filsafat adat salingka nagari.
  6. Maka, dari pengertian tersebut ini, Nagari dikategorikan sebagai Desa Adat, dan ini adalah suatu keistimewaan yang sudah diakui oleh Konstitusi NKRI.
  7. Dalam membuat Perda tentang Nagari (bukan Perda tentang Pemerintahan Nagari) perlu memperhatikan Bab XIII, ketentuan khusus Desa Adat dengan pasal pasalnya disamping pasal lainnya dalam Undang Undang nomor 6 tahun 2014 ini sesuai panduan pasal 111.

 

Maka saran yang perlu diperhatikan dalam konsep pembuatan Perda tentang Nagari harus lebih ditekankan kepada filosofis ;

  1. Nagari adalah Kesatuan Masyarakat Hukum Adat bersifat geneologis matrilinial dan historis, memiliki batas-batas wilayah tertentu yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat serta mempunyai hak asal usul tradisional sesuai dengan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistim pemerintahan Kegara Kesatuan Republik Indonesia.
  2. Pemerintahan Nagari adalah penyelenggaran urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistim pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
  3. Pemerintahan Nagari terdiri dari Pemerintah Nagari dan Kerapatan Nagari sebagai lembaga musyawarah di Nagari.
  4. Pemerintah Nagari adalah Wali Nagari dibantu oleh Perangkat Nagari sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Nagari.
  5. Kerapatan Nagari (atau dengan sebutan Badan Musyawaran Nagari atau sebutan lainnya) adalah lembaga permusyawaratan yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk nagari (dan atau anak nagari) berdasarkan keterwakilan wilayah (jorong, korong, kampung, dusun dan lainnya) dan/atau suku yang ditetapkan secara demokratis (di dalam Nagari di Minangkabau disebutkan myusyawarah mufakat).
  6. Kerapatan Adat Nagari atau yang selanjutnya disingkat KAN merupakan lembaga adat yang telah ada dan diwarisi turun temurun sejak semula ada nagari yang berfungsi untuk melestarikan adat istiadat dan sebagai lembaga perdamaian sengketa adat dari masyarakat hukum adat di nagari yang beranggotakan dari perwakilan suku dalam nagari atau yang disebut ninik mamak dan pengulu adat.
  7. Kelembagaan Nagari terdiri dari ;
    • Wali Nagari
    • Perangkat Nagari
    • Kerapatan Nagari
    • Kerapatan Adat Nagari
    • Lembaga lembaga kemasyarakatan sesuai kebutuhan Nagari

 

Dengan demikian di dalam Nagari ada dua badan atau lembaga ;

  1. Lembaga Pemerintahan Nagari yang terdiri dari Wali Nagari, Perangkat Nagari dan Kerapatan nagari)
  2. Lembaga masyarakat Adat di Nagari yang terdiri dari Kerapatan Adat nagari dan Lembaga Masyarakat lainnya seperti Tungku Tigo Sajaranbgan Tali Tigo Sapilin sesuai Adat Salingka Nagari yang diakui.

 

Wassalam
31032015 di Padang.

Leave a Reply