Berdayakan Kekuatan Infokom

Tantangan terbesar yang dihadapi oleh bangsa Indonesia saat ini adalah arus informasi hadir di ruang publik dan privat masing-masing warga negara. Generasi saat ini merayakan kebebasan ekspresi lewat berbagai berbagai media dan ruang maya. Facebook dan Twitter menjadi harga wajib di tengah semakin terbukanya batas-batas dunia. Memang ada sisi negatif. Namun, sebagai bangsa yang sudah punya jejak rekam sejarah yang cukup panjang dalam pergaulan internasional, seharusnya perkembangan teknologi tersebut bisa menjadi sarana efektif untuk berbuat hal-hal yang positif. Berikut ini adalah tulisan Buya Mas’oed Abidin terkait bagaimana seharusnya kita memberdayakan perkembangan informasi dan komunikasi.

Perkembangan era politik seringkali tajam dan runcing. Dalam perdebatan sering dibungkus dengan pendirian sangat subjektif, menentang segala yang berlawanan dengan keyakinan politiknya. Rakyat akhirnya bicara karena merasa terhimpit ditengah kemelut. Di sinilah tugas berat infokom meluruskan pandangan terutama yang tertuju kepada Negara. Mencari jalan bagaimana mengemudikan negara dengan sebaik-baiknya melalui gelombang dan karang dalam pertentangan politik.

Infokom tidak boleh runcing pula dalam penyajiannya. Melainkan tegas dan bijaksana. Bahkan perlu suggestif memengaruhi generasi bangsa untuk tetap berada pada jalur cita-cita bernegara yang benar. Karena itu infokom di dalam alur pemerintahan tidak cukup kiranya mengetahui dan mempunyai pendirian politik saja, tetapi harus pula mempunyai pengetahuan mendasar dalam hal bagaimana keadaan pemerintahan, negeri dan daerahnya. Infokom harus menjadi penggerak kepada perwujudan cita-cita the right man on the right place.

Rakyat perlu di didik mengerti akan kewajiban dan tanggung jawab sebagai warga negara. Rakyat tidak semata berguna untuk mendapatkan sejumlah suara mendukung. Namun, rakyat menjadi pemilik kedaulatan dalam arti bertanggung jawab sesuai dengan ukuran kekuasaan yang diwakilkan oleh mereka. Kedaulatan rakyat tidak saja menghendaki kekuasaan yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan cara bermusyawarat. Kedaulatan demokrasi menghendaki juga tanggung jawab rakyat yang seukuran dengan kekuasaan yang dilakukan itu. Tidak dapat disangkal bahwa dalam ranah tanggung jawab pasti banyak terdapat kekurangan. Maka pemerintahan dan bangsa melalui infokom harus berjalan dengan se-efektif-efektifnya.

Infokom mempunyai kemestian menumbuhkan kesadaran (keinsafan) bernegara di tengah masyarakat bangsa, sehingga kedudukan negara di mata dunia kelihatan kokoh. Ada beberapa pikulan utama yang tidak mungkin dilalaikan. Diantara beban yang wajib dipikul itu adalah menumbuh kembangkan k e i n s a f a n n a s i o n a l yang ada di dalam diri satu bangsa yang merdeka dan berdaulat. Keinsafan ini akan melahirkan tanggung jawab dan kewajiban bersama untuk mempertahankan kemerdekaan tanah air dengan segala jiwa dan raga. Kesadaran nasional ini mestinya menjadi kebanggaan dan bahkan menjadi pendorong untuk mengobarkan semangat kebangsaan yang muaranya tentu adalah keinginan dan keikhlasan berkorban untuk bangsa dan negaranya. Dengan keinsafan nasional seorang akan terhindar dari mengorbankan negaranya untuk kepentingan diri sendiri.

Selain itu, mesti pula ditanamkan k e i n s a f a n b e r n e g a r a yaitu pengertian bahwa kita yang mempunyai negara, yang ada hukumnya, ada peraturannya dan mempunyai susunannya yang tertentu. Berbagai-bagai tindakan yang merugikan negara, memberi keyakinan kepada kita, bahwa keinsafan itu belum merata dan belum cukup mendalam. Sering-sering orang tak dapat membedakan partai dari negara, menyangka bahwa negara itu dalam hidupnya sama saja dengan partai atau perkumpulan. Negara adalah satu badan di mana orang tidak merdeka keluar masuk menjadi warganya. Ini menjadi tugas sekaligus kekuatan I n f o k o m bila terlaksana dengan sempurna.

Ditengah kemelut dunia global kini, maka amat dirasakan wajib mensosialisasikan bukti-bukti tentang pelaksanaan dan cita-cita bernegara dalam bingkai NKRI, yang dicetuskan pada Proklamasi 17 Agustus 1945. Agar jelas diserap oleh masyarakat luas bahwa pelaksanaan pembangunan, telah dikerjakan oleh tenaga-tenaga yang dinamik, dan ahli, dikonsolidasi mendjadi kesatuan tenaga membangun. Disamping itu, dapat pula dibuktikan bahwa pembangunan itu dikerjakan secara rasionil menurut suatu rencana yang tepat urutan dan susunannya, dan dengan tekad yang kuat, kemauan jang jujur. Manakala semangat nasionalis yang didukung oleh keyakinan agama yang berpegang kepada Pancasila tidak sanggup melaksanakan pembangunan secara rasionil dan terencana, niscaya satu ketika, kaum lain yang tidak memiliki jiwa nasionalis dan agamis akan mengambil peran membangun negeri ini.

Memperhatikan perkembangan politik dunia di masa lampau, maka peran generasi muda sekarang, dan yang akan datang di dalam kancah pembangunan bangsa semestinya diarahkan untuk menjadi insan Indonesia yang bertanggung jawab di masa datang. Banyak hal yang dapat diambil sebagai pelajaran dari kesalahan-kesalahan yang pernah terjadi di masa lalu. Tidak dapat tidak, peran infokom krusial di sini. Kesalahan dan kekurangan kekurangan di masa lalu hendaklah membuka pikiran untuk mendapatkan kembali jalan yang benar. Bagi NKRI tentulah dengan disinari oleh pelita Pancasila dan hikmah UUD 1945. Kesalahan masa lalu yang terutama telah dan pernah dilakukan oleh pemimpin-pemimpin rakyat ialah telah menjadikan Pancasila sebagai lip-service belaka.

Meraih cita-cita pembangunan tidaklah tugas ringan, karena main stream pembangunan adalah untuk membangun Indonesia jang adil dan makmur. Hingga saat ini, negara kita masih berpegang kepada Pancasila sebagai bimbingan dalam melaksanakan tugas yang berat itu. Dalam masa-masa awal dalam menegakkan dan membela kemerdekaan, semua komponen dan lapisan rakyat Indonesia semestinya berpegang kepada Pancasila dengan hati yang murni. Membangun berlandaskan alas filosofi bernegara yakni Pancasila, bermakna segala tindakan dikemudikan oleh kepentingan nasional. Konsekwensinya, kepentingan golongan dan peribadi terletak di belakang.

Dalam masa-masa beberapa dasawarsa yang panjang, setelah Indonesia merdeka, bersatu dan berdaulat terlaksana, kadangkala generasi bangsa lupa bahwa periode ini baru pada permulaan, dan bangsa belum sampai kepada tujuan.

Saat-saat ini adalah masa yang paling tepat untuk memulai dan atau pembangunan Indonesia yang adil dan makmur dengan segala tenaga yang ada pada kita. Namun, dalam masa itu pula, terlihat adanya penjelewengan dari Pancasila mulai terjadi, sehingga berbagai kemelut social politik berkembang dengan pesat. Tampak nyata, bahwa kepentingan negara dan masyarakat sering dibelakangkan dari kepentingan partai dan peribadi.

Selain dari itu pemimpin-pemimpin partai lupa bahwa demokrasi tidak lahir begitu saja dengan telah dituliskan dalam suatu piagam, melainkan mesti dihidupkan sungguh-sungguh dalam asuhan dan latihan. Di sini tugas berat semua elemen bangsa, dan peran itu akan terasa ringan bila Infokom berperan baik. Berlakunya low enforcment dalam negara menjadi pendukung utama bagi terlaksananya kehidupan berdemokrasi yang baik. Demokrasi hanya bisa terjamin dalam negara hukum. Tiap-tiap tindakan yang melakukan hukum sendiri adalah anarchi, bertentangan dengan sifat-sifat demokrasi.

Semua generasi anak bangsa mesti mengetahui dan atau menginsafi benar-benar, bahwa demokrasi yang meluap-luap tanpa rambu-rambu filosofi bernegara akan menjadi anarki, dan demokrasi akan tersingkir oleh pemahaman idea permissivisness. Demokrasi ada hukumnya, ada aturannya tentang mencapai kekuasaan. Demokrasi menghendaki aturan dan keadaan yang teratur, bukanlah rebutan kekuasaan dengan jalan serampangan saja. Bila kondisi ini terjadi, maka cita-cita mencapai Indonesia yang adil dan makmur di bawah lindungan dan rahmat Allah Tuhan Yang Maha Esa malahan akan bertambah jauh. Aktivitas bernegara hanya akan terpusat kepada “show”, pertunjukan kemegahan dan kebesaran yang kosong. Pada masa itu, akan terjadi demokrasi yang seharusnya dijiwai oleh Pancasila akan hilang samasekali, dan mau tidak mau akan digantikan oleh kultus perseorangan. Inflasi pasti merajalela, ekonomi akan meluncur terus menerus dengan tidak ada remnya. Negara tentu akan menuju kebangkrutan. Di sini peran sentral dapat di ambil oleh I n f o k o m.

Infokom mestinya berperan sebagai pusat informasi, yang memberi kekuatan kepada pembentukan “disiplin bangsa” dalam NKRI, dengan mensosialisasikan disiplin diri (zelf-disiplin), menjadi bangsa yang mengenal harkat dirinya, mengerti akan kecakapan yang dipunyai, dan tahu akan batas kesanggupannya. Dalam tatanan global yang modern, setidaknya ada tiga macam sikap kepemimpinan, yakni a h l i dalam bidangnya, m e n g e r t i perkembangan politik dan sistim bernegara, dan menyiapkan pemimpin dan pejabat Negara (states-man) yang akan menjalankan dan memimpin politik negara dengan penuh tanggung jawab.

Leave a Reply