Renungan Kemerdekaan Bung Hatta

Besok, 17 Agustus 2013, genap 68 tahun Indonesia Merdeka. Ada baiknya kita kembali membuka lembaran lama, gugahan semangat yang pernah dituliskan oleh para pendiri negara.Kali ini kami akan mempersembahkan pidato kemerdekaan Bung Hatta. Selamat menikmati…

 

Berkata Hatta, Bukan sembojan tapi isi dan bukti.

“Bagi saja jang penting bukanlah sembojan jang njaring kedengarannja, melainkan isi dan bukti dari pada pelaksanaan tjita-tjita repolusi Indonesia, jang ditjetuskan dengan Proklamasi 17 Agustus 1945. Ini hanja dapat dikerjakan, apabila tenaga-tenaga jang revolusioner dan ahli dikonsolidasi mendjadi kesatuan tenaga membangun. Pembangunan itu dikerdjakan setjara rasionil menurut suatu rentjana jang tepat urutannja dan susunannja.
Dalam hal ini kita sudah gagal. Tetapi belum terlambat untuk memulai kembali, dengan tekad jang kuat. Dan kemauan jang djudjur. Kalau kita, kaum nasionalis dan kaum agama jang berpegang kepada Pantjasila, tidak sanggup, nanti gerakan komunis akan mengerjakannja, dengan tjaranya sendiri.

Dengan memperhatikan perkembangan politik dimasa jang lampau pemuda sekarang, jang akan menjadi manusia jang bertanggung jawab dimasa datang, dapat mengambil pelajaran dari kesalahan-kesalahan jang diperbuat. Kesalahan-kesalahanitu hendaklah membuka pikiran untuk mendapatkan kembali djalan jang benar, jang disinari oleh pelita Pantjasila.
Kesalahan jang terutama dilakukan oleh pemimpin-pemimpin rakjat ialah mendjadikan Pantjasila sebagai lip-service belaka. Tadi pada permulaan uraian ini saja katakan, bahwa tidak ringan tugas untuk membangun Indnesia jang adil dan makmur. Sebab itu negara kita berpegang kepada Pantjasila sebagai bimbingan dalam melaksanakan tugas jang berat itu.

Dalam masa pertama, dalam menegakkan dan membela kemerdekaan, kita rata-rata berpegang kepada Pantjasila dengan hati jang murni, ketjuali golongan F.D.R/P.K.I. jang menikam dari belakang dengan pemberontakan Madiun. Segala tindakan dikemudikan oleh kepentingan nasional; kepentingan golongan dan pribadi terletak dibelakang.

Dalam masa kedua, setelah Indonesia merdeka, bersatu dan berdaulat terlaksana, kita lupa bahwa kita baru pada permulaan, belum sampai kepada tudjuan. Itulah saatnja untuk memulai pembangunan Indonesia jang adil dan makmur dengan segala tenaga jang ada pada kita. Djustru dalam masa itu penjelewengan dari Pantjasila mulai terjadi. Kepentingan negara dan masjarakat sering dibelakangkan dari kepentingan partai dan pribadi.

Selain dari itu pemimpin-pemimpin partai lupa bahwa demokrasi tidak lahir begitu sadja dengan diproklamirkan dan dituliskan dalam suatu piagam, melainkan dihidupkan sungguh-sungguh dalam asuhan dan latihan. Orang tahu tetapi tidak diinsjafi benar-benar, bahwa demokrasi jang meluap-luap menjadi anarki disingkirkan oleh diktatur.

Dalam masa ketiga, jang bertjorak diktatur demokrasi terpimpin, kita tidak lebih dekat kepada Indonesia jang adil dan makmur malahan bertambah djauh. Aktivita dipusatkan kepada “show”, pertundjukan kemegahan dan kebesaran jang kosong. Demokrasi jang seharusnja didjiwai oleh Pantjasila hilang samasekali, digantikan oleh kultus perseorangan. Inflasi meradjalela, ekonomi meluntjur terus menerus dengan tidak ada remnya. Negara hampir bangkrut.” [1]

Dalam Pidato 2 Tahun Merdeka, Bung Hatta yang ketika itu adalah Wakil Presiden Republik Indonesia, berkata, “Pemimpin harus mempunjai z e l f – d i s i p l i n, harus kenal akan dirinja, mengerti akan ketjakapannja dan harus tahu pula batas kesanggupannja.

Dalam penghidupan negara modern adalah tiga matjam sifat pemimpin, jaitu pertama o r a n g a h l i , jang berkedudukan sebagai pegawai atau pegawai tinggi, kedua p o l i t i k u s jang ikut menentukan dan memperdjoangkan politik negara, dan ketiga p e m a n g k u – n e g a r a(staatsman), jang mendjalankan dan memimpin politik negara.

Dari penghidupan sehari-hari dapat kita ketahui, bahwa tidak semua orang ahli mempunjai pembawaan politikus atau dapat mendjadi pemangku negara. Malahan sebagian besar tidak mempunjai pembawaan kedjurusan itu. Tetapi dalam daerah pengetahuannja masing-masing mereka bisa memimpin dengan penuh tanggung djawab.

Demikian djuga, tidak semua politikus adalah pemangku-negara, staasman, sungguhpun staasman biasanya ahli-politik djuga. Kedua-duanya itu berlainan karakternja, berlainan tabiatnja. Ada politikus besar dan ulung, hebat dalam Parlemen dan disegani orang, tetapi meleset sebagai staasman.

Politikus jang umumnya memperdjoangkan politik, sering tadjam dan runtjing dalam perdebatan, suka menegaskan dasar p[olitiknja. Pendiriannja sangat subjektif, menentang segala jang berlawanan dengan kejakinan politiknja. Ia sering berat kepada partainja.

Lain tabiatnja staasman, pemangku negara! Ia biasanja bertindak dengan timbang menimbang, mentjari kompromis dimana dapat dengan tiada melepaskan kejakinan politiknja. Pandangannja terutama tertudju kepada negara, mentjari djalan bagaimana mengemudikan negara dengan sebaik-baiknja melalui gelombang dan karang dalam pertentangan politik. Ia djarang runtjing dalam pembitjaraannja, tetapi tegas dan bidjaksana, sering djuga suggestif, mempengaruhi.

Ketiga-tiga tjorak pemimpin itu: pegawai, politikus dan pemangku negara, perlu ada. Tetapi Republik kita yang masih muda ini banjak kekurangan pemimpin kaliber besar. Oleh karena itu, pemimpin-pemimpin kita hendaklah kenal diri dalam memilih kedudukan jang membawa kewadjiban. Pada umumnya lebih banjak pemimpi n jang sanggup duduk di dalam Dewan Perwakilan Ra’jat untuk mempersoalkan dasar pemerintahan negara. Hanya sedikit yang akan sanggup bertanggung djawab sepenuhnja dalam mendjalankan politik dan pemerintahan negara. Sebab, bagi orang pemerintahan tak tjukuplah mempunjai pendirian politik sadja, tetapi harus mempunjai pengetahuan dalam hal pemerintahan negeri.

Keinsjafan tentang tanggung djawab dan pengertian tentang tuntutan djabatan pemerintahan mudah-mudahan dapat mengurangi keinginan berbagai orang untuk berganti kedudukan, dari politikus mau djadi orang pemerintah. Kita harus menuju kepada tjita-tjita: the right man on the right place.”[2]

Mengnai demokrasi dengan tegas Bung Hatta berkata “ Orang sering lupa, bahwa demokrasi bukanlah anarchi. Demokrasi ada hukumnja, ada aturannja tentang mencapai kekuasaan. Demokrasi menghendaki aturan dan keadaan jang teratur, bukanlah rebutan kekuasaan dengan djalan sembrono sadja.” [3]

Bahwa berlakunya low enforcment dalam negara menjadi pendukung utama bagi terlaksananya kehidupan berdemokrasi yang baik. “ Demokrasi hanja bisa terdjamin dalam negara hukum. Tiap-tiap tindakan jang melakukan hukum sendiri adalah anarchi, bertentangan dengan sifat-sifat demokrasi.”[4]

Rakyat perlu di didik mengerti akan kewajiban dan tanggung jawab sebagai wagra negara. Rakyat tidak semata berguna untuk mendapatkan sejumlah suara mendukung. Namun, rakyat menjadi pemilik kedaulatan dalam arti bertanggung jawab sesuai dengan ukuran kekuasaan yang diwakilkan oleh mereka. Bung Hatta menyebut dengan jelas, “Kedaulatan ra’jat tidak sadja menghendaki kekuasaan jang tertinggi pada ra’jat, jang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Ra’jat dengan tjara bermusjawarat, melainkan menghendaki juga tanggung djawab rakjat jang seukuran dengan kekuasaan jang dilakukan itu. Dan tak dapat disangkal lagi, bahwa dalam daerah tanggung djawab itu banjak terdapat kekurangan pada kita dalam masa dua tahun jang lalu. Itulah sebabnja, maka pemerintahan negeri tidak berjalan dengan se-efektif-efektifnya.”[5]

Bung Hatta mengetengahkan kemestian adanya kesadaran (keinsafan) bernegara sehingg kedudukan negara kita di mata dunia kelihatan kokoh. “Pertama, k e i n s j a f a n n a s i o n a l”[6]. Barangkali sulit untuk dibantah, bahwa keyakinan dan keinsafan yang ada di dalam diri satusatu bangsa yang merdeka dan berdaulat, akan melahirkan tanggung jawab dan kewajiban bersama untuk mempertahankan kemerdekaan tanah air kita dengan segala jiwa dan raga. Kesadaran nasional ini mestinya menjadi kebanggaan dan bahkan menjadi pendorong untuk mengobarkan semangat kebangsaan yang muaranya tentu adalah keinginan dan keikhlasan berkorban untuk bangsa dan negaranya. Dengan keinsafan nasional seorang akan terhindar dari mengorbankan negaranya untuk kepentingan diri sendiri.

Kesadaran kedua menurut Hatta adalah k e i n s a f a n b e r n e g a r a yaitu pengertian bahwa kita ini mempunyai negara, yang ada hukumnya, ada peraturannya dan memunyai susunannya yang tertentu. Dalam hal ini, Bung Hatta menghadapkan kita dengan pertanyaan, “cukup dalamkah keinsyafan bernegara itu dalam jiwa rakyat seluruhnya dan juga dalam kalbu berbagai pemimpin ?” Beliau jawab sendiri pertanyaan itu dengan satu self-kritik, yang perlu perenungan dalam, dan kiranya masih relevan dengan kondisi kekinian. “Berbagai-bagai tindakan yang merugikan negara di mata bangsa asing, memberi keyakinan kepada kita, bahwa keinsafan itu belum merata dan belum cukup mendalam. Sering-sering orang tak dapat membedakan partai dari negara, menyangka bahwa negara itu dalam hidupnya sama saja dengan partai atau perkumpulan”[7].

Pengertian berorganisasi dalam partai dengan berorganisasi dalam negara perlu pemahaman mendalam. Salah satu kriteria yang ditampilkan Hatta menarik untuk di simak. “Diantara dua ini ada bedanya. Partai atau perkumpulan adalah pada umumnya o r g a n i s a s i s u k a r e l a, dimana orang merdeka untuk menjadi anggota atau keluar sebagai anggota. Tidak demikian dengan negara! Negara adalah satu macam o r g a n i s a s i p a k s a a a n, dimana orang tidak merdeka keluar masuk menjadi anggota.

Leave a Reply